PENEMBAKAN TERUS TERJADI DI PAPUA

by John Pakage on Wednesday, November 16, 2011 at 11:32am

edited by Sonny Dogopia's Webblog Independents!




(Foto: Referendum, KNPB, Rakyat Papua)


Perss Release – Bentuk-bentuk Kekerasan Militerisme Bukan Solusi. Selesaikan Persoalan Bangsa Papua Barat, “Zona Darurat.” Segera Laksanakan Referendum Sebagai Solusi.

Peristiwa demi peristiwa kekerasan, insiden konflik, Pembunuhan, teror, intimidasi, kini sedang terus berlanjut secara massif, sistematis dan memang sengaja dilakukan pemerintahan rezim Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibawah hegemoni fasis militeristik Susilo Bambang Yudohyono – Boediono (SBY-Boediono).

Tidak sedikit ratusan bahkan hampir mendekati ribuan nyawa masayarakat pribumi bangsa Papua Barat yang tak berdosa direnggut nyawanya, sejak pemerintahaan fasis orde lama, Ir. Soekarno, berkuasa sampai saat ini rezim militeristik SBY-Boediono.

“Warga Sipil Papua kembali ditembak oleh Anggota Brimob di Degeuwo, lokasi tambang emas secara tradisional, Kabupaten Paniai, Papua. “Kejadian ini terjadi tanggal 13 November hari minggu,” ungkap Servius Kedepa, seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, Selasa (15/11).”


Kronologis - Jelasnya, peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 10.00 pagi waktu setempat, hari Minggu (13/11) lalu.

“Mereka yang ditembak dan tewas ditempat ada 8 orang. Yaitu; Matias Tenouye (30 thn), peluruh menembus paha kanan. Simon Adii ( 35 thn) peluruh menembus rusuk dan tali perut keluar. Petrus Gobay (40 thn), peluruh masuk dada dan tembus ke belakang. Yoel Ogetay (30 thn), otak kecil keluar di bagian depan. Benyamin Gobay(25 thn), kena bagian dada dan peluru keluar di bagian belakang. Marius Maday (35 thn), peluruh mengenai dada dan keluar di belakang. Matias Anoka (40thn), peluruh kena dada dan keluar di belakang. Yus Pigome (50 thn), peluruh mengenai dada dan keluar di belakang,” tulis Kedepa.

Situasi terus memanas sejak Timika bergejolak 15 September 2011, sampai saat ini. Perusahaan Tambang Raksasa, PT. Freeport milik Imperialisme Amerika Serikat secara leluasa mengintimidasi kaum buruh dan masyarakat adat setempat dengan cara membayar militer TNI - POLRI untuk membunuh mereka.

Kasus penghadangan dan pemalangan oleh kaum buruh maupun masyarakat adat setempat merupakan hal yang wajar. PT. Freeport harus membayar semua pengorbanan, pengahncuran, yang dilakukan selama ini dan PT.Freeport harus hengkang dari tanah air Papua Barat.

Tidak luput dari Insiden kekerasan, dalam tenggang waktu yang sama Insiden kekerasan Rabu, 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Jayapura. Yang berbuntut pada Pelanggaran HAM berat serta Penangkapan yang tidak wajar.

Sampai saat ini tidak ada satupun institusi sipil maupun militer milik pemerintah yang mengaku bertanggung jawab atas data korban. Pemerintah seolah-olah bungkam dan terus mendiskriditkan perjuangan bangsa Papua sebagai komponen perjuangan gerembolan separatis dan makar.

Kondisi kekerasan dan penganiayaan terus berlanjut. Pasca penembakan, Kapolsek Mulia, Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Octovianus Awes, situasi Puncak Jaya semakin memanas. Gabungan TNI-POLRI Satu Kompi di arahkan dari Kelapa Dua - Jakarta ke wilayah tersebut guna mengejar para geriliyawan Tentara Pembebasan Nasional (TPN).

Terjadi kontak senjata beberapa jam, warga sipil banyak yang mengungsi ke hutan-hutan dan banyak yang mengalami serangan penyakit mematikan di antaranya batuk, muntaber, demam dll. Hal tersebut juga dipicu akibat senjata kimia yang digunakan aparat dalam kontak senjata.

Insiden kekerasan serupa juga terjadi pada 02 November 2011. Insiden penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dandramil TNI dari kestuan Yonif 755 di kampung Umpagalo distrik Kurulu Kab. Jayawijaya. Tujuh anggota Dandramil Yonif 755 telah melakukan tindakan Intimidasi, Penganiayaan dan Penyiksaan diluar batas kemanusiaan terhadap 12 orang warga sipil. Yaitu; 2 Orang diantaranya anggota KNPB dan lainnya masyarakat adat setempat. Alasan penangkapan dan penyiksaan dengan dalil anggota TPN-OPM, Separatis dan Makar. Ironisnya tuduhan yang dialamatkan kepada pihak korban tidak dapat dibuktikan dengan data-data.

Menyikapi situasi terakhir, Presiden Indonesia, fasis militeristik SBY-Boediono tetap keras kepala mempertahankan Papua sebagai wilayah integral NKRI. Sebaliknya, SBY-Boediono menawarkan dilakukannya Dialog/Komunikasi Konstruktif untuk melanggengkan UU-Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).

Ironisnya Pemerintah Indonesia terus mengklaim bahwa gejolak yang sering terjadi di Papua akibat kurangnya tingkat kesejahteraan ekonomi. Menyikapi stegmen pemerintah ini, pemerintah Indonesia benar-benar telah bodoh, buta, dan tuli (primitif murni).

Akar Masalah - Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 di gelar tidak relevan dengan perjanjian The New York Agreement 1962 dan The Roma Agreement yang menyatakan, One Man One Vote (satu orang satu sura).” Tetapi dalam pelaksanaannya, penguasa pemerintah Indonesia menggunakan sisitem perwakilan.

Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat tidak konsisten. Melanggar The New York Agreement 1962 dan The Roma Agreement tentang “One Mean One Vote.” Sebaliknya, PEPERA 1969 dilakukan berdasarkan Musyawara untuk mufakat ala demokrasi pemerintah Indonesia.

PEPERA Gagal Total dan Cacat demi Hukum Internasional. Suka tidak suka, senang tidak senang bangsa Papua Barat dengan serta merta diseret takluk dibawa ancaman hegemoni NKRI dan pemerintahaan asing demi kepentingan ekonomi-politik.


Menegaskan!

Situasi gejolak; politik, kekerasan, teror, intimidasi, penyiksaan, dan kematian warga sipil bangsa Papua Barat akhir-akhir ini harus dituntaskan, pemerintahan SBY-Boediono, serta seluruh jajaran aparatus negaranya. Tidak harus serta merta menjawab persoalan bangsa Papua Barat dengan isu Ekonomi/Kesejahteraan, dengan Dialog/Komunikasi Konstruktif.

Rentetan peristiwa berdarah yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akumualsi dari persoalan sejarah politik rekayasa PEPERA 1969 yang belum tuntas. Sejarah PEPERA Tahun 1969 merupakan akar persoalan dari seluruh rentetan peristiwa berdarah sejak tahun 60-an sampai saat ini. Perjuangan rakyat Papua Barat sejatinya adalah menuntut kemerdekaan penuh dari Bangsa Indonesia.

Perjuangan bangsa Papua Barat bukan menuntut Otonomi Khusus, Kesejahteraan, Dialog/Komunikasi Konstruktif melalui UP-4B yang kini semakin di gembar gemborkan atau bentuk-bentuk tawaran politik apapun dalam koridor NKRI.

Dengan demikian, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media nasional Papua Barat menyatakan sikap:

1. Mengutuk dan mengancam praktek-praktek militerisme dalam bentuk-bentuk Kekerasan, Intimidasi, Penyiksaan, Pembunuhan dan Penangkapan sewenang-wenang yang di lakukan aparat gabungan TNI-POLRI diseluruh wilayah tanah air Papua Barat dengan dalil separatis, maker, dan Gerakan Pengacau Keamanan. Sebab perjuangan bangsa Papua Barat adalah menegakan hak kedaulatan politik dan Hak Asasi Manusia.

2. Hapuskan stigma hukum separatis, maker, dan GPK. Sebab bangsa Papua Barat bukan bangsa separatis, makar, GPK yang selama ini di stigmakan oleh pemrintah Indonesia untuk membungkam aspirasinya.

3. Tutup Total PT. Freeport! Sebab Freeport merupakan dalang sumber kejahatan HAM dan Lingkungan. Serta seret dan adili Bob James Moffet dan kroni-kroninya ke Mahkama Internasional (MA).

4. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Segera Lakukan Rapat Darurat Untuk Membahas Situasi terakhir HAM di Papua Barat. Sebab kondisi Papua Barat dalam Zona Darurat.

5. Pemerintah Indonesia (SBY-Boediono) Segera Buka Ruang Kebebasan seluas-luasnya Bagi Jurnalis Independen Dan Pekerja HAM Internasional di Papua Barat untuk kepentingan investigasi dan informasi!

6. Indonesia, PBB, Amerika Serikat, dan Belanda, Segera Mengakui Hak Politik Rakyat Papua Barat Dengan Melaksnakan Referendum Ulang bagi Bangsa Papua Barat!

7. Solusi final sebagai penyelesaian masalah bangsa Papua Barat adalah melaksanakan Referendum Ulang untuk memberikan kebebasan pilihan bagi bangsa Papua Barat. Apakah tetap bersama NKRI atau Merdeka.

Demikian perss relesnya dan pernyataan sikap.


Port Numbay, 14 November 2011

Salam Revolusi!

"Kita Harus Mengahkiri"


KoordinatorUmum
Penanggung Jawab Aksi



Ttd
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT



Victor Kogoya



(KNPB - PUSAT)



Buchtar Tabuni

Ttd

(KETUA UMUM)

comment 0 komentar:

Poskan Komentar

.:: Kawan, Tinggalkan PESAN dulu! ::.

Delete this element to display blogger navbar

Ada kesalahan di dalam gadget ini
Powered by Blogger